Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan
Komaidi Notonegoro Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti DALAM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus. Terhadap UU Mineral dan Batubara Nomor 4/2009 jo UU Nomor 3/2020, UU Cipta Kerja hanya menyisipkan satu pasal, yaitu Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal …
uu ri no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara 1. undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara law of the republic of indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining table of contents pasal / article bab i ketentuan umum 1 ch.
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali upaya pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah sekaligus pula menegaskan kembali keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "bumi, dan air, dan
Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan …
ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. ... baik pemerintah pusat maupun pemerintah daearah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa ...
ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. ... baik pemerintah pusat maupun pemerintah daearah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa ...
Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1 ...
Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam . Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang …
dalam kasus ini, Pelaku H. Zalzali yang melakukan pertambangan tanpa izin dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata Kunci: Penerapan Undang-Undang, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Liar _____
kaya mineral dan batubara, yang dihipotesakannya terjadi . ... 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat . ... batubara di dalamnya, maka Konstitusi, pasal 33 UUD 45,
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 1 Angka 1 menyebutkan definisi umum mengenai pertambangan, Pasal 128 yang menyatakan kewajiban pembayaran pendapatan negara dan dearah untuk pemegang IUP dan IUPK).
Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus. Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba ") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan " IUPK ", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (" WIUPK ").
Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1 ...
717 Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan …
Konsep Pasal 33 ini berbeda dengan yang dianut negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tambang dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut.[2] Indonesia merupakan negarayang kaya akan bahan galian (tambang) yang meliputi emas, perak, tembaga,minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain.
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali upaya pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah sekaligus pula menegaskan kembali keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "bumi, dan air, dan
Jika kita teliti lebih lanjutketetapan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada 2 Pasal yang menjadi sorotandalam penerapan UU No. 4 Tahun 2009 ini, Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 170. [2]
Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan …